Pelaksanaan Teleconference Antara Direktur Metrologi Kementrian Perdagangan dengan Kepala Dinas Perdagangan Regional I Sumatera Tentang Pelayanan Kemetrologian dalam Masa Covid-19

Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 seluruh aktivitas diluar rumah dibatasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah termasuk juga Aparatur Sipil Negara yang diwajibkan untuk bekerja dari rumah (Wrok From Home). Hal ini tentu saja dapat mengganggu pelayan public dimana dapat menghambat aktivitas pelayanan tersebut selama masa pandemic Virus Covid-19 ini berlangsung.

Selasa, 7 April tahun 2020 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak  H. Wan Ibrahim Surji, ST.,MT Beserta Staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dan beberapa Kepala Dinas Perdagangan Regional I Sumatera melakukan Rapaat Koordinasi terkait permasalahan pelayanan kemetrologian pada masa pandemi Virus Covid-19 Melalui teleconference dengan Direktur Metrologi Kementrian Perdagangan.

Pada Rapat Koordinasi tersebut Kepala Dinas Peradagangan Dan Perindustrian Kabupaten Siak H. Wan Ibrahim Surji mengatakan ada beberapa kendala  pada pelayanan Tera/Tera Ulang dalam masa pandemi Virus Covid-19/ Corona QIF 19.

“Untuk pelayanan tera/tera ulang alat UTTP yang terkait kepentingan public seperti eksport masih tetap dilaksanakan dengan syarat-syarat yang ketat. Juga terdapat pula kekurangan fasilitas begerak seperti mobil operasional untuk  pelayanan langsung di lapangan serta kendaraan pengawasan” hal ini sangat diperlukan mengingat luasnya wilayahnya 8.556,09 Km2, 14 kecamatan dan 122 kampung/9 kelurahan serta jumlah pasar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Siak sebanyak 18 pasar rakyat, 27 unit Pabrik Kelapa Sawit, 2 Unit Pabrik Pulp dan kertas, 10 Unit SPBU dan 3 Unit APMS.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak mengharapkan walaupun saat ini wabah virus covid 19 sedang berkembang diseluruh Indonesia, namun pelayanan publik khususnya dalam pelayanan kemetrologian harus tetap dilaksanakan tentunya dengan mengikuti protocol yang telah ditentukan oleh pemerintah. (w.a)

Leave Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: